PROFIL KECAMATAN

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu kewaktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 1060  48’ 28” - 1070 27’ 29” bujur timur dan 60 10’ 6” - 60 30” 6’ lintang selatan, kondisi topografi relative datar (kemiringan lahanbervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 280c 320C, kelembaban antara 80 % - 90 %, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Kecamatan Bantargebang merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak di wilayah barat Kota Bekasi yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. 

Luas wilayah Kecamatan Bantargebang setelah dipecah dengan Kecamatan Bantargebang adalah 1.843,89 Ha yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu :

  1. Kelurahan Bantargebang                            : luas 406,244 Ha
  2. Kelurahan Cikiwul                                     : luas 525,351 Ha
  3. Kelurahan Ciketingudik                             : luas 568,955 Ha
  4. Kelurahan Sumurbatu                                : luas 343,340 Ha

 

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Bantargebang adalah :

·         Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor

·         Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor

·         Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Rawalumbu

·         Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu dan Kabupaten Bekasi

Mengacu kepada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Bekasi yang dipimpin Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Walikota di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

            Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Camat Bantargebang memiliki fungsi sebagai berikut

  1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  2. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan; 
  3. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
  4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat; 
  5. Pelaksanaan tugas pembantuan;
  6.  Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
  7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan kecamatan;
  8. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup serta sosial budaya di lingkungan kecamatan;
  9. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Walikota;
  10. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat Daerah, dan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  11. Pembinaan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
  12. Pembinaan dan pengendalian  administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
  13. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
  14. Pengkoordinasian pelaksaaan tugas UPTD dan UPTB di wilayah kerjanya; 
  15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
  16. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  17. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  18. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
  19. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
  20. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  21. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kecamatan  sesuai ketentuan yang berlaku;
  22. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
  23. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.